Kunjungan Kerja Ketua Komisi IV DPR RI

Ketua Komisi IV DPR RI Bapak Sudin dan Ir. Wiratno, M. Sc. selaku Direktur Jenderal KSDAE melakukan kunjungan kerjanya ke Lampung. Pertemuan ini dihadiri oleh Sekditjen KSDAE, Inspektur Wilayah I Sumatera, Kasubdit Perencanaan Direktorat KK, Plt. Kepala Balai Besar TNBBS, Plt. Kepala Balai TNWK, serta pejabat eselon III dan IV lingkup Balai Besar TNBBS dan Balai TN Way Kambas. Kunjungan kerja yang direncanakan selama tiga hari mulai tanggal 26-28 Februari 2021 diawali dengan agenda kunjungan ke kantor SKW Wilayah III BKSDA Bengkulu. Dalam kunjungan di hari pertama ini, Dirjen KSDAE meminta agar seluruh Kepala Balai dan jajarannya melakukan tindakan pencegahan terhadap kegiatan illegal dan mengedepankan kemitraan konservasi dengan masyarakat sekitar sehingga masyarakat dapat memberikan dukungan terhadap pengelolaan kawasan konservasi. Pada Malam Hari Tim data Baik dari BBTNBBS dan BTNWK memaparkan data yang telah diolah kedalam aplikasi SIMHUT,Dirjen menekankan tiap UPT Harus bisa menyajikan data yang lengkap dan akurat, mudah dipahami juga mendukung dalam hal perlindungan dan pengamanan kawasan.
Pada kunjungan hari kedua, Rombongan Ketua Komisi IV DPR RI Bapak Sudin, serta Rombongan Bapak Dirjen KSDAE langsung menuju Suaka Rhino Sumatera (SRS) untuk melakukan peninjauan langsung kondisi Badak Sumatera yang ada disana, Beliau juga melakukan diskusi langsung tentang tantangan dan hambatan Konservasi Badak SUmatera, lawatan dilanjutkan dengan mengunjungi Pusat Latian Gajah (PLG) dan juga melakukan diskusi tentang pengelolaan wisata konservasi yang ada di Balai TNWK, dalam kesempatan itu Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem (Dirjen KSDAE), Wiratno, juga secara resmi menyerahkan sertifikat kepada Bapak Sudin sebagai tanda resmi telah mengadopsi gajah ‘Erin’. Ketua Komisi IV DPR RI Bapak Sudin juga memberikan piagam penghargaan kepada 26 orang yang hingga saat ini turut terlibat dalam pengelolaan konservasi di Hutan TNWK, termasuk kepada jajaran kepolisian, TNI, kepala desa penyangga dan lembaga pengawas.